Sikapi Dinamika Geopolitik-Geostrategis, Panglima TNI Jaga Hubungan Diplomatik Dengan Militer Negara Lain
Voltennews.com.| Jakarta, – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa TNI akan tetap menjaga hubungan diplomatik dengan militer negara lain di tengah perkembangan geopolitik dan geostrategis.
Panglima Agus menyebutkan bahwa dirinya beserta para kepala staf angkatan terus melaksanakan pertemuan antar-pejabat tinggi atau high level official.
“Panglima TNI dan kepala staf angkatan tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima tentara di beberapa negara, apakah kita yang berkunjung ke sana, atau panglima atau kepala staf angkatan dari negara lain berkunjung ke Indonesia,” ujar Agus selepas rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (02/07/2025).
Selain itu, TNI juga menggelar beberapa latihan dengan negara lain. Terbaru, Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI berangkat ke Australia untuk mengikuti dua latihan gabungan bersama (latgabma), yakni Latgabma Trisula Wyvern dan Latgabma Talisman Sabre pada Juli 2025.
TNI lewat TNI AL juga baru menggelar latihan Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2025 bersama United States Navy (USN) dan United States Marine Corps (USMC) pada Juni 2025.
Pada Agustus mendatang, TNI juga akan menggelar latgabma Super Garuda Shield 2025 bersama militer 15 negara lain.
“Kemudian (TNI) juga (melakukan) pertukaran pelajar. Kita ada (bekerja sama) dengan 26 negara, jadi kita mengirim ke sekolah dari level kapten sampai Lemhannas ke beberapa negara yang ada di Indonesia,” kata Panglima TNI.
Sebaliknya, para perwira dari Asia Tenggara dan Asia-Pasifik juga dikirim ke Indonesia untuk bersekolah.
Dalam rapat hari ini, Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI beserta kepala staf tiga matra membahas perkembangan geopolitik dan geostrategis.
“Yang jelas bagaimana Menhan dan Panglima TNI dan para kepala staf sudah bersikap dan sigap dalam menghadapi situasi geopolitik terkini,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.***
HANKAM
(Red)
