Miris! Utang Rp105 Miliar ke Vendor Belum Dibayar, Sidang Korupsi BUMD Bandung Malah Mau Digeser ke Kasus Perdata?
Voltennews.com.
Bandung Juli 8 2026. Alur persidangan kasus dugaan korupsi Rp128,52 miliar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa (BDS), kini mulai memperlihatkan aroma pembatasan ruang lingkup perkara.
Dua kali bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung dimulai dari pembacaan dakwaan hingga pembacaan eksepsi (keberatan) penasihat hukum terdakwa pada Selasa, 7 Juli 2026 proses hukum ini dinilai sarat akan upaya melokalisir dosa struktural menjadi sekadar kelalaian domestik direksi.
Formulasi hukum di ruang sidang yang sibuk memperdebatkan masalah teknis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan definisi “kerugian negara yang riil”, perlahan tapi pasti, mulai membiasakan esensi utama dari perkara ini: nasib tragis belasan vendor lokal yang menjadi korban nyata dari rapuhnya pengawasan birokrasi puncak.
Vendor Lihat Upaya Melokalisir Kasus dan Biaskan Jeritan Korban
Menurut Vendor, upaya melokalisir perkara ini tampak jelas dalam materi eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum dua terdakwa, Direktur Utama PT BDS Yanuar Budinorman dan Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR) Castam.
Dalam pantauan situasi sidang, Penasihat hukum meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa dengan dalih perkara ini kabur (obscuur libellum) serta mengklaim kasus ini merupakan ranah perdata karena sudah diadili dan dimenangkan di PKPU.
Hubungan Hukum Kami Hanya dengan BDS!”
Suara lantang perlawanan terhadap biasnya duduk perkara ini disuarakan langsung oleh Vita Theresia, Direktur PT Triboga Pangan Raya, salah satu vendor yang menjadi korban macetnya aliran dana proyek ketahanan pangan fiktif ini.
Usai persidangan, Vita dengan tegas meluruskan bahwa para vendor tidak mau tahu dan tidak semestinya dilibatkan dalam sengkarut hubungan bisnis hilir antara PT BDS dengan pihak ketiga lainnya.
“Kami tidak pernah tahu barang setelah diterima BDS akan dipergunakan seperti apa. Hubungan hukum kami hanya dengan BDS,” tegas Vita dengan nada kecewa di hadapan awak media.
Ia menambahkan bahwa kontrak kerja sama yang mengikat para vendor dengan BUMD tersebut sudah sangat hitam di atas putih, yakni pembayaran maksimal 30 hari setelah Berita Acara Serah Terima (BAST).(Hendra).