Pemerhati Sosial Menilai, Pemkab Tasikmalaya Salah Prioritas dalam Menerapkan RTRW Perkotaan di Singaparna
Voltennews.com.//.TASIKMALAYA, – Pernyataan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aang Budiana yang menyoroti ketidaktaatan pemerintah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perkotaan wilayah Singaparna sebagai ibukota Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan tanggapan dari pemerhati masalah sosial, politik dan pemerintahan asal Singaparna, Teten Sudirman.
Menurut Teten, adanya perhatian dari wakil rakyat terkait RTRW Perkotaan wilayah Singaparna memang cukup baik dan positif untuk pengingat bagi pihak eksekutif agar segera bertindak lebih baik lagi.
“Namun dari sisi lainnya, saya menilai perhatian wakil rakyat seperti itu terkait RTRW Perkotaan, seharusnya disampaikan sebelum dilakukannya penataan Taman Alun-alun Singaparna pada akhir 2022,” katanya.
Karena menurut Teten Sudirman, mendahulukan penataan Taman Alun-alun Singaparna dianggap sebagai langkah pembangunan yang tidak tepat dalam menentukan skala prioritas.
“Sementara rencana Relokasi Pasar dan Terminal Singaparna yang tercantum dalam RTRW Perkotaan sebelumnya, hingga kini masih belum terlaksana,” katanya.
Sebelumnya, Aang Budiana menilai, ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam merealisasikan RTRW Perkotaan sangat rendah dan belum optimal. Dia memberi contoh, kurangnya penataan Taman Alun-alun Singaparna, terutama dalam hal penyediaan lahan parkir, fasilitas bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pemeliharaan taman itu sendiri yang sangat rendah.
“Sehebat apa pun penataan Alun-alun Singaparna dan sebesar apa pun dana yang dihabiskan untuk itu, selama lingkungan sekitarnya masih semrawut dan acak-acakan, keindahan Taman Alun-alun Singaparna tetap tak akan nampak. Oleh karena itu, sebaiknya dana tersebut dialokasikan untuk menuntaskan program relokasi pasar dan terminal dulu,” katanya.
Sekarang kata dia, boleh dikatakan nasi telah menjadi bubur, tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus benar-benar memelihara Taman Alun-alun Singaparna. “Jangan sampai setiap kerusakan yang terjadi di lokasi taman, dibiarkan begitu saja tanpa adanya perhatian dari instansi terkait,” katanya.
“Demikian pula para PKL dan usaha lainnya jangan sampai bebas semaunya sendiri menempati setiap lahan dan lorong yang ada, tanpa adanya pengawasan dari petugas tramtib/Satpol PP,” katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga diharapkan agar terus berupaya meminta bantuan dana kepada Pemprov Jawa Barat untuk menuntaskan program Relokasi Pasar dan Terminal Singaparna.
Bahkan program tersebut satu paket dengan program pembangunan jalan lingkar luar kota Singaparna, sebagai upaya untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas dalam kota Singaparna yang selama ini sering terjadi.
Kemudian, katanya, hal yang tak kalah pentingnya dalam penataan wilayah perkotaan Singaparna sebagai ibukota Kabupaten Tasikmalaya, yakni keberadaan pasar milik swasta yang lokasinya bersebelahan dengan pasar milik pemda.
“Hal ini pun perlu dipikirkan sejak awal, jangan sampai saat pasar milik pemda direlokasi ke tempat yang baru, pasar milik swasta jadi masalah karena dinilai melanggar RTRW,” katanya.***
(Red)
