Kasus Korupsi PT BDS, Jadi Kado HUT ke 385 Kab Bandung.
_ voltennews.com _
Kab Bandung April 16 2026 voltennews.com. Dugaan kasus Korupsi di PT BDS jadi Kado terindah HUT ke 385 Kabupaten Bandung. Komisi A DPRD mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab Bandung yang telah mengusut kembali kasus dugaan korupsi di PT Bandung Daya Sentosa (BDS)
“Kami mengapresiasi langkah Kejari Kab Bandung yang terus melakukan penyidikan dugaan korupsi PT DBS ini merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang selama ini menunggu, bahkan sempat ada aksi demo dari Forum Masyarakat Kabupaten Bandung,” kata Ketua Komisi A DPRD Kab Bandung, Uus Khaerudin Firdaus kepada voltennews.com di Soreang, kamis (15/4/2026).
Menurut Uus, Dengan ditetapkannya YB dan C sebagai Direktur Utama (Dirut) PT BDS dan PT Cahaya Frozen Raya mungkin pertanyaan dari sekitar 19 vendor sekarang terjawab.
Oleh karena itu, Lanjut Uus, dengan terbongkarnya persoalan di PT BDS menjadi titik awal untuk meningkatkan segi pengawasan pada BUMD – BUMD agar ke depan tidak terulang kejadian serupa.
“Kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga 128,5 milyar merupakan borok buat citra Kab Bandung. Sekaligus persoalan ini sebagai kado terburuk di hari jadi ke 385 Kabupaten Bandung yang jatuh pada 20 April 2026,” ujarnya.
Untuk itu, Politisi PKS ini menyarankan agar PT BDS itu dilikuidasi atau dibubarkan.
“Sebaiknya BDS dibubarkan dulu. Dan ini jadi catatan buat eksekutif kalau mendirikan BUMD itu tidak gampang, tetapi harus melalui kajian ahli, legalitasnya harus jelas dan pengurusnya harus yang betul- betul kredibitasnya, kapabilitasnya dan keilmuan di bidang usahanya,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata legislator asal dapil 6 ini, terbongkarnya persoalan di PT BDS harus jadi momentum untuk mengevaluasi seluruh BUMD yang ada di Kab Bandung.
Terkait penghargaan yang diterima BDS di tahun 2024, menurut Uus, Pemkab Bandung kecolongan termasuk DPRD.
” Ini jadi bahan kami di Pansus LKPJ terutama di Komisi A, kita akan gali lebih mendalam lagi soal tata kelola pemerintahan di Pamkab Bandung. Jadi jangan sampai simpang siur, kata mereka baik ternyata merugikan uang negara, uang rakyat,” tegasnya. ( Hendra ).