Pemkab Bandung Luncurkan SIGEMPAR, Sebanyak 182.651 Pekerja Rentan Telah Terlindungi
Voltennews.com | KAB. BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meluncurkan Aplikasi SIGEMPAR (Sistem Informasi Gerakan Melindungi Pekerja Rentan) sebagai upaya memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Melalui program tersebut, pemerintah daerah juga mengajak perusahaan, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat untuk bergotong royong memperluas cakupan perlindungan sosial.
Peluncuran aplikasi SIGEMPAR sekaligus sosialisasi Program SERTAKAN (Sejahtera Pekerja Rentan) hasil kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut berlangsung di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Senin (9/11/2026).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, terdapat sekitar 862 ribu pekerja rentan di Kabupaten Bandung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 182.651 orang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program Pemkab Bandung.
Ia menyebut kelompok pekerja rentan yang telah mendapatkan perlindungan antara lain petani, ketua RT/RW, kader PKK, hingga guru ngaji. Sementara itu, pekerja rentan lainnya masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar dapat memperoleh perlindungan serupa.
“Tentunya saya sangat mengapresiasi gerakan ini. Berdasarkan database ada sekitar 862 ribu pekerja rentan. Pemkab Bandung sendiri sudah memberikan jaminan perlindungan kepada 182 ribu lebih jiwa. Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama,” kata KDS.
Untuk memperluas cakupan perlindungan, KDS mengajak aparatur sipil negara (ASN), pengurus KORPRI, serta pimpinan perusahaan berpartisipasi melalui skema orang tua asuh maupun pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, perusahaan dapat berkontribusi dengan membantu pekerja rentan yang berada di sekitar lingkungan usahanya, seperti buruh tani, pedagang kaki lima, dan pengemudi ojek.
“Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar. Saya harap perusahaan yang ada bisa mengalokasikan CSR-nya untuk menyasar masyarakat rentan di radius sekitarnya, baik 200 meter, 500 meter, hingga 1 kilometer. Data ini harus benar dan akurat melalui aplikasi SIGEMPAR,” ujarnya.
KDS berharap kehadiran SIGEMPAR dapat meningkatkan efektivitas pendataan, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pelaku usaha. Dengan demikian, penyaluran program perlindungan pekerja rentan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat dan terkoordinasi.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Bagaimana kemudian pembangunan ini selaras dengan visi-visinya Pak Presiden, visi-visinya Pak Gubernur, dan visi-visinya Kabupaten Bandung menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Lebih lanjut, KDS menyampaikan harapannya agar pembangunan ekonomi dan aktivitas dunia usaha di Kabupaten Bandung turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui SIGEMPAR, ia berharap pekerja rentan dapat memperoleh perlindungan sehingga tidak kehilangan perlindungan ekonomi ketika menghadapi musibah atau kecelakaan kerja.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepedulian dan gotong royong dalam memperluas perlindungan sosial.
“Jangan jumawa, tetapi harus bisa merangkul semua elemen. Perusahaan harus maju dan menguntungkan, namun lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera dan terlindungi. Mari bersama-sama bersatu menuju Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” pungkasnya.
(Sulaeman)