Voltennews.com | KABUPATEN BANDUNG – Sebanyak 3.047 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi bantuan perbaikan rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Program yang didukung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Dukungan terhadap program tersebut ditegaskan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS atau KDS, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program BSPS di Kabupaten Bandung, Senin (19/10/2026).

KDS menyampaikan bahwa program bedah rumah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Ia menyebutkan, alokasi bantuan untuk Kabupaten Bandung menjadi salah satu yang terbesar secara nasional.

“Jawa Barat adalah tertinggi secara nasional dan Kabupaten Bandung kedua setelah Kabupaten Toba,” ujar KDS.

Menurutnya, sebanyak 3.047 unit rumah di Kabupaten Bandung memperoleh alokasi bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Untuk memastikan program tersebut berjalan optimal, diperlukan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dalam menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni.

“Mari kita sama-sama selesaikan persoalan ini,” katanya.

KDS juga menyoroti persoalan rumah yang berdiri di atas lahan milik PTPN. Menurutnya, aspek legalitas dan status lahan perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, keakuratan data penerima manfaat harus dipastikan agar bantuan tepat sasaran.

Ia meminta para kepala desa dan camat terlibat langsung dalam proses pemantauan di lapangan, termasuk memastikan kondisi rumah serta kelayakan masyarakat yang diusulkan sebagai penerima bantuan.

“Kepala desa harus wajib turun ke lapangan untuk memastikan kelancaran program ini,” tegasnya.

Dalam proses pendataan, KDS turut menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi untuk mempercepat validasi data rumah tidak layak huni. Koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan satuan kerja (satker) dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahan informasi maupun kendala teknis selama pelaksanaan program.

“Jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak di lapangan dan masyarakat,” katanya.

KDS juga mendorong kepala desa agar aktif memantau sekaligus mendampingi warga penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa kepedulian sosial dan tanggung jawab pemerintah desa sangat diperlukan agar bantuan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kepala desa harus mempunyai empati, sosial, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap warganya,” ujarnya.

Di akhir arahannya, KDS mengingatkan agar bantuan yang telah direalisasikan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung keberhasilan program perbaikan rumah tersebut.

Ia berharap jumlah bantuan bedah rumah untuk Kabupaten Bandung dapat meningkat pada tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menempati rumah layak huni.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi jumlah bantuannya,” harapnya.

(Sulaeman)