Percepatan Tranformasi Digital, Pemkab Bandung Segera Luncurkan Aplikasi ” BEDAS Smart Service”
Voltennews.com I BANDUNG – Pelaksanaan tata kelola satu data Kabupaten Bandung dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakorpemda) Januari, dihadiri Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Jumat (26/1/2024)
Pada kesempatan itu, Kapala Baperida Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi memaparkan pelaksanaan tata kelola satu data Kabupaten Bandung, yang meliputi kejelasan dasar hukum, upaya pengembangan kompetensi SDM, pengembangan manajemen dan aplikasi, penyusunan regulasi tata kelola satu data, mekanisme pendataan dan updating data, permasalahan dan rencana tindak lanjut.
Sementara itu, Kadis Kominfo Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha, menjelaskan dalam rangka percepatan transformasi digital, Diskominfo telah menyiapkan super apps “Bedas Smart Services (BSS)”, yang akan menjadi satu-satunya aplikasi terintegrasi dari seluruh aplikasi Pemerintah Kabupaten Bandung.
“BSS ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu informasi publik, layanan publik dan administrasi pemerintahan. Aplikasi ini memudah masyarakat mendapatkan informasi dan layanan publik, selain pelaksanaan tugas pegawai pemerintah akan lebih dimudahkan,” kata Yosep.
Sedangkan datanya, lanjut Yosep, bersumber dari data yang menjadi kebijakan dan program strategis/prioritas Bupati dan data yang berasal dari SIMASDA yang diinput para perangkat daerah.
Kadis Kominfo Kabupaten Bandung Yosep Nugraha saat menjelaskan super apps “Bedas Smart Services (BSS)”.
Selain BSS, Diskominfo pun telah menyiapkan dashboard pimpinan yang dilengkapi dengan peta digital. Data yang tersaji bukan hanya byname by address (BNBA), tetapi dilengkapi dengan foto, titik koordinat dan jalur menuju lokasi sasaran.
Dengan demikian, pimpinan dan pihak yang berkepentingan akan lebih mudah dan praktis dalam memformulasikan kebijakan dan akan lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data yang akurat.
“Sejauhmana kualitas data yang tersaji pada BSS maupun Dashboard pimpinan, akan sangat tergantung dari kualitas data yang diinput oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, saya mohon kerja sama dari para perangkat daerah sebagai produsen data, agar dapat menginput data dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dalam Pembangunan Big Data,” terang Yosep.
Menurut Yosep, para Kepala OPD tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan dan keamanan data. Karena sudah ada payung hukumnya, pasal 15 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ini menjadi landasan dalam menyampaikan data mikro kepada Diskominfo sebagai Wali Data.
“Karena ini untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara, dan saya menjamin kerahasiaan dan keamanan data tersebut. Hal ini akan kita perkuat dengan sertifikasi ISO 270001 terkait dengan keamanan data,” ujar Yosep. ( Sulaeman )