Wali Kota Bandung Tanggapi Pandangan DPRD soal Perubahan APBD 2025
Voltennews.com.| KOTA BANDUNG – Pemkot Bandung menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD (04/07/2025) malam.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan jawaban resmi yang menyoroti isu strategis kota, mulai dari optimalisasi pendapatan, infrastruktur dasar, hingga penguatan layanan publik inklusif.
Wali Kota Bandung mengapresiasi masukan fraksi mengenai perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkot akan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak melalui digitalisasi pelayanan publik guna memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi penerimaan.
“Digitalisasi pelayanan akan menjadi kunci untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal,” ujar Muhammad Farhan menanggapi Fraksi PKB dan Gabungan Nasional Demokrat.
Menjawab pandangan Fraksi PDIP dan PKS, wali kota menyampaikan bahwa anggaran perubahan 2025 akan diarahkan pada perbaikan infrastruktur dasar.
Fokus pembangunan meliputi normalisasi sungai, pengolahan sampah, dan peningkatan kemantapan jalan untuk mengurangi kemacetan.
“Kami terus berupaya agar belanja infrastruktur tidak hanya terserap optimal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga,” jelasnya.
Menanggapi Fraksi PSI dan Gerindra, wali kota menyampaikan bahwa Pemkot telah menjalankan program padat karya dan pelatihan vokasi berbasis kewilayahan.
Roadmap ekonomi kreatif juga tengah disusun dengan fokus pada subsektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
“Kota Bandung harus mampu menjadi magnet ekonomi kreatif nasional. Karena itu kami berinvestasi pada strategi yang tepat guna mendukung industri kreatif dan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.
Pemkot juga menyampaikan sejumlah program sosial seperti “Senandung Perdana” untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta “Bandung Nyaah Kaindung” bagi lansia perempuan yang rentan.
Di bidang kesehatan, Pemkot berkomitmen menjaga layanan inklusif melalui pembangunan trotoar ramah disabilitas dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
Pemkot memastikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) digunakan untuk mendukung program prioritas, termasuk kesehatan, sanitasi, pengendalian inflasi, dan cadangan pangan.
“Kami menekankan efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif,” ungkapnya.
Dalam semangat transparansi, Pemkot menjamin seluruh proses perubahan APBD 2025 dapat diakses publik melalui laman resmi bandung.go.id.
Warga juga dilibatkan dalam perencanaan melalui program “Akselerasi Kewilayahan” berbasis Rukun Warga (RW).
Pemkot akan menyesuaikan belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari total belanja APBD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Terkait penguatan sektor sosial keagamaan, Pemkot mengalokasikan dukungan untuk pelatihan dan digitalisasi lembaga pendidikan keagamaan, rumah tahfiz, dan rumah tahsin.
Wali Kota Bandung menyampaikan terima kasih atas masukan seluruh fraksi dan menyatakan bahwa seluruh pandangan akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dalam forum teknis.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita akan terus bekerja demi mewujudkan Bandung sebagai kota yang unggul, maju, dan berpihak pada seluruh warganya,” pungkasnya.
Diskominfo Kota Bandung
(Sulaeman)