Pengawasan Kampanye Pemilu Serentak 2024
Voltennews.com I Kabupaten bandung I Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk dalam jumpa pers pada Selasa 30 Januari 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk jalan Rancaengang no 38 RT 02 RW 09 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung telah melaksanakan regulasi penertiban masa tahapan pemilu 2024, Dengan mengacu pada aturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tentang Pelaksanaan Kampanye di Tempat/Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan, dan terakhir Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye.
Dihadapan para anggota Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk dan para awak media, Panwascam Pameungpeuk menjelaskan beberapa poin yang perlu di Implementasikan yaitu ;
1. Rekomendasi mengenai APK di Luar titik zonasi yang di tetapkan KPU Kab. Bandung.
2. Pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung perihal Kampanye kepada pihak-pihak yang melakukan Kampanye (peserta Pemilu).
3. Sosialisasi mengenai kampanye kepada para pihak yang ada di Kecamatan Pameungpeuk Kab. Bandung seperti Peserta Pemilu , Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI).
Ketua Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk Ivan Fitdriana telah menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran selama masa tahapan kampanye, termasuk pelanggaran administratif pemilu terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pembagian bahan kampanye di luar ketentuan Undang-Undang.” Jelasnya
Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berhasil mencegah beberapa potensi pelanggaran kampanye, seperti keikutsertaan anak-anak dalam Kampanye, pembagian Bahan Kampanye di luar ketentuan Undang-Undang oleh Partai PDIP di Desa Sukasari, dan di Wilayah Kecamatan Pameungpeuk.”pungkasnya
Saat yang sama koordiv Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan masyarakat (HP2HM) Saeful Fikri panwaslu Kecamatan mengungkapkan Metode Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka bahwa Setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, semuanya akhirnya paham dan menyesuaikan ketentuan pelaksanaan kampanye sesuai undang-undang yang berlaku,” ungkapnya
Ditambahkan oleh koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Yuda Abdul Rozak. Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung telah menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran selama masa tahapan kampanye sejak tanggal 28 November 2023. Adapun payung hukum yang kita pakai ada Beberapa payung hukum ketika kita pengawasan seperti regulasi yang kami pegang teguh, antara lain PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tentang Pelaksanaan Kampanye di Tempat/Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan, dan terakhir Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye.
” mengenai tahapan Pemilu bahwa sosialisasi dilakukan melalui media sosial Instagram @Panwaslukec.pameungpeuk dan secara langsung kepada masyarakat, termasuk ibu-ibu PKK, IGRA dan pemuda KNPI, Karang taruna pihak kecamatan para pihak Desa dan para pihak lainnya. yang ada di Kecamatan Pameungpeuk Kab Bandung.”tuturnya
(Deni K)