Belum Inkracht, Pemkab Bandung Tegaskan Hormati Putusan Hakim dalam Kasus PT BDS
Voltennews.com | KAB. BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memilih bersikap hati-hati menyikapi putusan perkara dugaan korupsi yang melibatkan PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Meski majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa, Pemkab menegaskan tetap menghormati proses hukum hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Sikap tersebut disampaikan menyusul putusan yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026). Hingga saat ini, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir sehingga peluang untuk menempuh upaya hukum lanjutan masih terbuka.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati keputusan majelis hakim sekaligus hak seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan hari ini. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi,” ujar Erwin.
Menurut Erwin, proses peradilan belum sepenuhnya selesai. Pihak-pihak yang belum menerima putusan masih memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan.
“Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya,” katanya.
Atas dasar itu, Pemkab Bandung memilih menunggu perkembangan proses hukum dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
“Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht,” tegasnya.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Direktur Utama PT BDS berinisial YB. Sementara itu, Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR) berinisial C dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.
Selain pidana penjara, kedua terdakwa masing-masing dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar. Majelis hakim juga menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp203.595.871 kepada Yanuar Budinorman dan Rp128,32 miliar kepada Castam.
Meski vonis telah dijatuhkan, perkara tersebut belum mencapai tahap akhir. Sikap para pihak yang masih menyatakan pikir-pikir membuat proses hukum selanjutnya tetap menjadi perhatian.
Pemkab Bandung pun menegaskan akan menghormati setiap tahapan peradilan hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(Sulaeman)