Polda Jabar Tetapkan 13 Tersangka Kericuhan Bandung, Ketua Anarko Jadi Otak Aksi.
Voltennews.com.
Bandung Mei 13 2026. Penyidik Polda Jawa Barat mengungkapkan fakta baru terkait jenis zat terlarang yang dikonsumsi pelaku kerusuhan May Day 2026 di Dago Cikapayang, Kota Bandung. Polisi memastikan para pelaku menggunakan psikotropika jenis alprazolam dan riklona, bukan tramadol seperti yang sebelumnya diperkirakan.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Dirresnarkoba Polda Jabar, Kombes Pol Albert RD, dalam konferensi pers pada Rabu (13/5/2026) di Mapolda Jabar.
Temuan ini merupakan hasil dari rangkaian pengungkapan kasus obat-obatan terlarang yang dilakukan otoritas kepolisian sepanjang periode April hingga Mei 2026.
hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa oknum yang melakukan pembakaran fasilitas umum di kawasan Dago terbukti membawa psikotropika golongan empat saat melancarkan aksinya.
“Beberapa hari yang lalu kita mengungkap pelaku kerusuhan atau anarkis yang ada di Dago Cikapayang, yang membakar videotron dan pos polisi di sana, itu kita temukan mereka membawa psikotropika dengan jenis alprazolam dan riklona. Jadi bukan tramadol,” kata Albert di Mapolda Jabar, Rabu (13/5/2026).
Perbedaan karakteristik antara obat penahan nyeri dengan psikotropika disinyalir menjadi pemicu tingginya tingkat agresivitas massa saat kejadian. Alprazolam dinilai memiliki dampak yang jauh lebih kuat dalam memengaruhi kondisi mental penggunanya dibandingkan obat-obatan umum lainnya.
“Ini beda dengan tramadol, kalau tramadol adalah obat-obatan tertentu yang tidak masuk psikotropika. Tramadol sendiri obat penahan nyeri di mana digunakan untuk kerja biasanya,” ungkap Albert.
Dalam operasi penindakan tersebut, kata Albert, pihak kepolisian berhasil menyita total 1.579 butir obat psikotropika yang beredar secara ilegal. Meskipun barang bukti yang diamankan merupakan produk resmi, namun pemanfaatannya di lapangan ditemukan telah menyimpang dari aturan kesehatan.
Selain itu, Kombes Pol Albert RD memaparkan bahwa rantai distribusi obat-obatan tersebut seharusnya mendapatkan pengawasan ketat dari BPOM dan Kementerian Kesehatan melalui sistem pelaporan digital SIPNAP.
“Jadi kalau dalam bidang obat-obatan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu ini ada alirannya dari hulu ke hilir. Di mana dari produsen, dari produk bahannya saja sudah diawasi oleh BPOM. Kemudian proses distribusinya diawasi oleh BPOM dan Kemenkes sampai dengan ke apotek. Kemudian mutasi di apotek untuk penjualannya itu dilaporkan ke Kemenkes melalui aplikasi SIPNAP. Polisi di sini bertugas ketika menemukan pelanggaran atau penyimpangan distribusi obat-obatan ini,” jelas Albert.
Penyimpangan prosedur menjadi perhatian utama karena ditemukan adanya oknum tenaga medis dan penyedia layanan kesehatan yang tidak menjalankan protokol distribusi sesuai kompetensinya.
“Nah, yang kita temukan kemarin adalah beberapa apotek yang menerima pembelian tanpa resep. Atau apotek yang memberikan obat dengan resep tidak sesuai dengan kompetensi dari dokternya. Untuk obat-obatan seperti alprazolam dan lain sebagainya ini, psikotropika yang mengeluarkan resep harusnya dokter spesialis kejiwaan, tapi di sini dokter umum ada yang mengeluarkan,” tambah Albert.
Pihak kepolisian saat ini terus memperluas penyelidikan guna memutus rantai peredaran psikotropika murah di pasaran. Investigasi difokuskan pada pengawasan apotek dan praktik dokter yang mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan keras tersebut. ( Hendra ).