Bupati Kang DS Targetkan Desember 2025 Semua Dapur MBG Operasional di Kabupaten Bandung
Voltennews.com.| KAB. BANDUNG – Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr. Ir. Dadan Hindayana bersama Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., monitoring sekaligus kunjungan kerja ke dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)
Kampung Mengger RT 01/RW 06 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, Selasa (09/09/2025).
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan di Kabupaten Bandung rencana ada 361 dapur untuk mensukseskan program strategis nasional MBG.
“Saat ini kurang lebih sekitar 90 dapur yang sudah beroperasi. Dalam tahap pembangunan dan persiapan kurang lebih sekitar 250 dapur MBG,” kata Dadang Supriatna di sela-sela monitoring.
Untuk percepatan operasional dapur MBG di Kabupaten Bandung, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan hampir setiap hari komunikasi dengan Kepala BGN Prof Dadan.
Sebab, Kang DS menginginkan program MBG ini sesuai dengan target dan maksimal di bulan Desember 2025, dapur MBG bisa selesai semuanya dan bisa operasional di Kabupaten Bandung.
“Pada pertemuan itu disampaikan bahwa ini program yang secara ekosistem akan berpengaruh terhadap multi player efek secara ekonomi mikro,” kata Kang DS.
Dikatakan Bupati Bedas, seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN, bahwa anggaran atau uang yang beredar di Kabupaten Bandung kurang lebih Rp5 triliun.
Menurutnya, program MBG ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro.
“Semoga pelaksananya tetap berjalan dengan baik. Saya harap bukan hanya empat tahun kedepan, tapi program Pak Presiden Prabowo ini bisa berlanjut,” harapnya.
Kang DS berusaha untuk terus memberikan arahan dan pembinaan kepada para Ketua KMP, terkait dengan adanya pinjaman modal usaha tersebut.
“Jangan sampai menyalahgunakan dalam kontek ada pinjaman dari bank Himbara. Dan siapa-siapa saja sasarannya, beberapa waktu lalu sudah dikumpulkan per dapil. Tentunya hari ini kita akan menanyakan secara langsung kepada para kepala desa dan Ketua Koperasi Merah Putih, sampai sejauh mana pengelolaan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Pada hari Selasa ini sampai hari Rabu tanggal 10 September 2025, katanya, Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung melaksanakan Open Recruitment untuk pendampingan.
“Supaya para pendamping ini bisa menjewantahkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” harapnya.
Didampingi Bupati Dadang Supriatna, Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr. Ir. Dadan Hindayana mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung dan mitra yang sangat responsif dan mendukung program MBG.
“Saya harus katakan, bahwa seluruh bangunan SPPG yang sekarang sudah operasional sudah ada 7.558, termasuk yang di sini (SPPG Kecamatan Pameungpeuk). Itu kontribusi dari masyarakat,” kata Dadan.
Ia menyebutkan bahwa bangunan SPPG Kecamatan Pameungpeuk ini bukan dari dana pemerintah.
“Bangunan ini dari dana mitra. BGN hanya mengirimkan uang untuk bahan baku, operasional dan insentif,” ujarnya.
Prof Dadan menyebutkan, sekarang ini sudah terdaftar 29 ribu mitra di portal BGN, dan pihaknya sementara melakukan verifikasi.
“Kita tutup dulu portal mitranya. Kemudian kita resep dulu yang sudah pesan titik, dan belum beroperasi selama 20 hari sehingga terlihat siapa yang serius,” katanya.
Prof Dadan mengatakan untuk kebutuhan satu SPPG saja, setiap bulan butuh 5 ton beras atau setara 10 ton gabah kering giling.
“Itu harus ada dua kolam bioflok dengan ukuran 2 meter. Jadi satu bulan harus ada delapan. Kalau misalkan continue setiap Minggu harus ngasih lele, itu harus ada 40 kolam bioflok agar tidak berhenti. Itu potensi bisnis yang bisa dikerjakan oleh Koperasi Merah Putih bersama para penduduk di sini. Harus ada koordinator supaya 40 kolam lele itu bisa dibangun secara bertahap setiap minggu. Itu baru satu SPPG,” jelasnya.
Prof Dadan menyebutkan untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya berusaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk sama-sama ikut mengawasi program ini agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.***
(Sulaeman)