KDS: Kepala Desa Harus Paham Aturan, Jangan Sampai Dana Desa Berujung Masalah Hukum
Voltennews.com.| Kab Bandung,– Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau KDS menegaskan pentingnya integritas, kapasitas, dan pemahaman terhadap aturan bagi kepala desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa.
Menurut KDS, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting agar anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan persoalan hukum.
Pesan tersebut disampaikan KDS saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Dapil II Kabupaten Bandung Tahun 2026, di Kantor Desa Cangkuang Kulon, Kamis (3/09/2026).
KDS mengatakan, edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dini. Dengan pemahaman yang baik, kepala desa dan perangkat desa diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan sekaligus terhindar dari persoalan hukum.
“Jangan sampai para kepala desa dengan latar belakang yang berbeda terjebak oleh aturan hukum. Ini tujuannya supaya memahami. Kalau sudah paham, jangan melanggar,” tegas KDS.
Selain peningkatan kapasitas, KDS menekankan pentingnya penguasaan digitalisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Namun, ia mengingatkan agar perkembangan teknologi dan informasi di media sosial tidak diterima begitu saja tanpa dilakukan verifikasi.
“Tidak semua informasi melalui medsos ini benar. Sumber-sumbernya belum tentu benar,” ujarnya.
Data mengenai masyarakat miskin, rumah tidak layak huni, hingga kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah harus tersedia secara akurat. Menurutnya, data yang kuat menjadi fondasi agar berbagai program pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Big data. Lengkapi! Yang miskin berapa, rutilahu berapa, jumlah janda berapa, hitung,” tegasnya.
Lebih lanjut, KDS menyampaikan lima hal yang perlu diperkuat dalam tata kelola pemerintahan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan memahami digitalisasi, penguatan big data, penelitian dan pengembangan atau kajian, penguatan institusi, serta pengelolaan keuangan yang benar.
“Yang kelima adalah pengelolaan keuangan yang benar. Mau program bagus, mau bagaimana pun, kalau pengelolaan keuangan tidak benar, tetap ada pemeriksaan,” katanya.
KDS juga meminta perangkat desa membangun organisasi yang solid dengan tetap mengedepankan mekanisme saling mengawasi. Kekompakan, kata dia, harus digunakan untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan, bukan untuk menutupi kesalahan.
“Solid, kompak, tapi jangan solid dalam ketidakbenaran,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, KDS mengapresiasi Kejaksaan Negeri Bale Bandung yang memberikan edukasi kepada para kepala desa melalui Sosialisasi Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
Menurutnya, kehadiran kejaksaan dalam memberikan pemahaman hukum merupakan bagian dari upaya pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.
“Ini salah satu awal pencegahan dini jangan sampai kita melaksanakan korupsi di masing-masing desa demi kelancaran pembangunan di tingkat desa masing-masing,” tutur KDS.
KDS mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus membangun sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebutkan, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Bandung telah mencapai 94 persen.***
(Sulaeman)