Hj.Imas Yati Hadiyanti.S.H.Strategis Langkah Konkret dan Progresif Diwajibkan Menggunakan Tumbler
Voltennews.com.| Kab.Bandung,–Visioner Strategis Langkah konkret dan progresif DPRD Kabupaten Bandung, dalam merespons darurat kerusakan lingkungan akibat sampah plastik.
DPRD Kabupaten Bandung menggandeng anggota DPRD kabupaten Bandung strategis guna membangun kesadaran kolektif serta merumuskan aksi nyata pengurangan sampah dari hulu, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Dalam agenda yang dihadiri oleh orang anggota legislatif dan akademisi tersebut, anggota DPRD menyoroti kegelisahan mendalam terkait pemanfaatan ruang publik dan tata kelola lingkungan yang kian terbebani oleh limbah non-organik.
Hj. Imas Yati Hadiyanti. SH. Bendahara dari fraksi Nasdem kabupaten Bandung mengatakan bahwa inisiasi kerja sama dengan institusi lahir dari kekhawatiran nyata atas masifnya penggunaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sekali pakai yang memicu timbunan sampah plastik di wilayah Kabupaten Bandung.
“Kita tidak bisa lagi sekadar mengimbau masyarakat tanpa memberikan contoh nyata dari atas. Jika kita ingin masyarakat sadar akan bahaya sampah plastik, maka perubahan itu harus dimulai dari ‘Rumah Rakyat’, dari para anggota dewan sendiri,” tegas Hj.Imas Yati Hadiyanti di sela-sela kegiatan Paripurna Jumat (19/06/2026).
Menurutnya, tumpukan sampah plastik bukan sekadar masalah estetika tata kota, melainkan ancaman kesehatan jangka panjang seperti mikroplastik yang mencemari rantai makanan dan sumber air yang selaras.
Sebagai bentuk komitmen politik hijau (green politics), DPRD Kabupaten Bandung ke depan akan memberlakukan kebijakan pembatasan AMDK sekali pakai di lingkungan kerja legislatif. Sebagai gantinya, seluruh anggota dewan dan staf diwajibkan menggunakan tumbler (botol minum isi ulang).
Hj.Imas Yati Hadiyanti menegaskan bahwa gerakan membawa tumbler di lingkungan DPRD bukan sekadar gaya hidup, melainkan sebuah pesan politik yang kuat.
“Ini adalah simbol perlawanan parlemen terhadap dampak dan bahaya laten sampah plastik. Kami ingin menetapkan standar baru dalam kedewanan. Jika parlemen bisa konsisten, tidak ada alasan bagi pihak eksekutif untuk tidak mengikuti langkah ini,” lanjutnya.
Hj.Imas Yati Hadiyanti melalui DPRD Kabupaten Bandung berharap cetak biru (blueprint) pengurangan sampah plastik yang dapat segera diadopsi secara luas. Gerakan ini ditargetkan mampu memicu lahirnya regulasi formal atau kebijakan serupa di tataran eksekutif mulai dari lingkungan Sekretariat Daerah, dinas-dinas, hingga tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Bandung.
Dengan adanya kolaborasi berbasis data ilmiah dari akademisi dan komitmen kebijakan dari parlemen, aksi nyata ini diharapkan mampu menekan volume sampah harian Kabupaten Bandung secara signifikan dan menyelamatkan ekosistem lokal demi generasi mendatang, pungkasnya.***
(Sulaeman)