Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Pasar Patrol
KAB. BANDUNG, — Perwakilan pedagang Pasar Patrol, desa Jelegong, kecamatan Kutawaringin, kabupaten Bandung, melakukan audiensi Komisi B DPRD Kabupaten Bandung. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas sengketa kepemilikan lahan pasar yang telah berlangsung lama. Ruang Rapat Komisi B Kabupaten Bandung. Selasa (29/04/2025).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini dihadiri oleh Ketua Komisi B Faisal Radi Sukmana, Wakil Ketua Dr. Praniko Imam Sagita, serta anggota komisi lainnya , Anton Ahmad Fauzi, dan Iyep Jamaludin. Turut hadir pula Camat Kutawaringin Drs H .Asep Rusawandi M.Si., Kepala Desa Jelegong H. Ahmad Sopari, dan pihak terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan kekhawatiran mereka terkait sengketa lahan pasar yang melibatkan tiga pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik sah. Mereka meminta bantuan DPRD untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ini agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi di pasar.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana, mengatakan, hari ini kita menerima audiensi dari teman-teman TPN (Taufik Nasution & Partner) yang mengajukan kepada DPRD Kabupaten Bandung masalah hak kepemilikan tanah yang diduga dan diadukan kepada teman yang sama memiliki status quo. Jadi untuk permasalahan tanah ini, kita selaku DPRD tetap netral, tidak ada keberpihakan ke mana pun.
“Silakan diselesaikan di jalur hukum, baik itu perdata maupun pidana. Kalau ada unsur pidananya, silakan laporkan ke pihak kepolisian, dan kalau ada unsur perdatanya, silakan ke pengadilan negeri,”tegasnya.
Faisal menambahkan, kami menitikberatkan Komisi B beserta anggota komisi ini, tentang bagaimana kepastian hukum bagi para pedagang pasar, jangan sampai ada elite kepentingan. Pada hari ini sedang ada dinamika, yang dikorbankan adalah teman-teman para pedagang pasar yang hanya berjualan, bagaimana bertahan hidup hari ini untuk hari esok, harus ada kepastian hukum.
Semoga ke depannya ada solusi terbaik, khususnya bagi para pedagang Pasar Patrol, karena status Pasar Patrol ini bukan pasar desa atau pasar Pemda, tapi ini pasar swasta. Otomatis, kami hanya akan masuk saat permasalahan sudah clear and clean,” ujarnya.
Sementara itu, Viar Pratama, selaku Kuasa Hukum para pedagang pasar Patrol desa Jelegong , sekaligus Ketua Umum KPK Jabar, juga memberikan tanggapannya terkait audiensi tersebut.
“Pada prinsipnya, permasalahan Pasar Patrol, bagi siapa saja yang merasa memiliki lahan, silakan lakukan upaya hukum dan jangan ada intimidasi verbal kepada siapapun. Kesimpulannya adalah permasalahan Pasar Patrol harus cepat selesai dan jangan ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terselubung,” imbuh Viar.
Viar mengatakan, salah satunya, ada yang mengaku dan melakukan intimidasi verbal kepada para pedagang pasar dan pemerintah desa. Jadi kalau merasa memiliki, silakan tempuh jalur hukum, jangan bertindak arogan. Juga ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa ini bukan aset pemerintah, tapi aset swasta.
“Pada prinsipnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, dan masyarakat juga jangan percaya isu-isu yang tidak jelas yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan semua pihak dapat menjaga kondusivitas dan bekerja sama menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan, demi melindungi kepentingan para pedagang yang hanya ingin berjualan dengan tenang dan aman, pungkasnya.***
( Sulaeman)