Voltennews.com | KAB. BANDUNG – Polresta Bandung memfasilitasi dialog antara PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) guna membahas persoalan pemanfaatan lahan di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah sembari menunggu kepastian status dan batas lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dialog yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) tersebut melibatkan unsur kepolisian, pemerintah daerah, BPN Kabupaten Bandung, pihak perusahaan, serta perwakilan petani.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Tri Suhartanto menegaskan bahwa kepolisian hadir sebagai pihak netral untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog.

“Kami hadir sebagai pihak yang netral untuk menjaga situasi tetap kondusif. Silakan masing-masing perwakilan menyampaikan pendapat agar dapat ditemukan kesepakatan bersama,” ujar Tri di Bandung.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah persoalan menjadi pembahasan, di antaranya status Hak Guna Usaha (HGU), batas wilayah lahan, serta kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Perwakilan BPN Kabupaten Bandung, Aria Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap status lahan yang menjadi objek persoalan. Proses tersebut meliputi pemeriksaan titik koordinat guna memastikan batas lahan yang masuk dalam wilayah HGU PTPN maupun area di luar HGU.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyama, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi dari kedua belah pihak dan menyampaikannya kepada Bupati Bandung sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi ini akan kami tampung dan sampaikan kepada Bupati Bandung untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Dari hasil dialog tersebut, PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan menyepakati komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. Kedua pihak juga sepakat tetap menjalankan aktivitas masing-masing seperti biasa tanpa gangguan dari pihak mana pun.

Selain itu, kedua belah pihak berkomitmen tidak melakukan pembukaan lahan tambahan maupun pembangunan baru hingga BPN menyelesaikan verifikasi titik koordinat dan memastikan status lahan yang dipersoalkan.

Kesepakatan juga mencakup keberadaan bangunan madrasah di lokasi tersebut. APP menyatakan bersedia membongkar bangunan madrasah apabila hasil verifikasi BPN menyatakan bahwa lokasinya berada di dalam wilayah HGU PTPN.

Sebaliknya, PTPN I Regional 2 menyatakan tidak akan mempermasalahkan keberadaan bangunan madrasah apabila hasil pemeriksaan BPN membuktikan bahwa lokasi bangunan berada di luar wilayah HGU perusahaan.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan di Pangalengan melalui mekanisme dialog dan verifikasi data pertanahan. Dengan demikian, kepastian status lahan dapat diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan yang berwenang tanpa memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Kapolresta Bandung berharap seluruh pihak menghormati dan menjalankan kesepakatan yang telah dicapai serta menunggu hasil verifikasi BPN sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.

“Kami berharap kesepakatan ini dapat menjadi jalan penyelesaian yang baik bagi semua pihak sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pangalengan tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui fasilitasi tersebut, Polresta Bandung berharap komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah terus terjalin dengan baik demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bandung.

(Sulaeman)