H.Piar Pratama : Audiensi Pasar Patrol dari DPRD Komisi B Kabupaten Bandung Banyak Permasalahan Oknum Pengurus P4 Pasar Patrol

Voltennews.com.| KAB. BANDUNG. Pada hari Selasa, 29 April 2025, perwakilan pedagang Pasar Patrol, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Bandung. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas sengketa kepemilikan lahan pasar yang telah berlangsung lama.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini dihadiri oleh Ketua Komisi B Faisal Radi Sukmana, Wakil Ketua Dr. Praniko Imam Sagita, Sekretaris H. Dadang Suryana, serta anggota komisi lainnya . Turut hadir pula Camat Kutawaringin Drs H .Asep Rusawandi M.Si., Kepala Desa Jelegong H. Ahmad Sopari, dan pihak terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan kekhawatiran mereka terkait sengketa lahan pasar yang melibatkan tiga pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik sah. Mereka meminta bantuan DPRD untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ini agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi di pasar.

H Piar Pratama, selaku Kuasa Hukum para pedagang dan Pemerintah Desa Jelegong sekaligus Ketua Umum KPK Jabar, juga memberikan tanggapannya terkait audiensi tersebut:

“Pada prinsipnya, permasalahan Pasar Patrol, bagi siapa saja yang merasa memiliki lahan, silakan lakukan upaya hukum dan jangan ada intimidasi verbal kepada siapapun. Kesimpulannya adalah permasalahan Pasar Patrol harus cepat selesai dan jangan ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terselubung.”tegasnya.

H.Piar mengatakan, permasalahan lahan dengan pihak TFN yang tidak hadir, juga permasalahan oknum pengurus pasar yaitu P4, yang banyak melakukan kerugian terhadap warga pasar atas pungutan -pungutan tidak jelas, seperti pungutan ijin yang begitu mahal, ternyata yang jadi hanya NIB yang notabene gratis, juga pungutan lainnya yang tidak jelas peruntukannya, sampai tabungan para pedagang pun yang dipegang oleh pengurus tidak bisa diambil oleh para pedagang dengan alasan dibayarkan untuk ijin.

Pointnya juga tidak kalah pentingnya bahwa, untuk pengelolaan pasar dikembalikan LGI ke awal kepada yang mempunyai hak atas tanah yang sesuai dan tertera di desa adalah Pa Deden Hidayat selaku ahli waris, dan pengolaanini sendiri dulunya hanya dititipkan ke P4, dikarenakan adalah ada polemik internal, hingga sampai saat ini tidak juga dikembalikan, hingga pada akhirnya terjadi masalah – masalah terkait pungutan iuran yang tidak jelas tersebut, pungkas Piar.**

(Sulaeman)

“