BNNP Aceh Dorong Percepatan Pergub dan Pembentukan Tim Terpadu P4GN
Voltennews.com|BANDA ACEH — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh mendorong percepatan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) serta pembentukan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Aceh.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program P4GN di Aceh.
Dalam pertemuan itu, Kesbangpol Aceh didorong menjadi simpul koordinasi Pemerintah Aceh untuk menggerakkan perangkat daerah dan berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
BNNP Aceh menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat hanya dibebankan kepada BNN dan aparat penegak hukum. P4GN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat hingga tingkat gampong.
Dari hasil pertemuan, terdapat sejumlah langkah strategis yang disepakati. Pertama, Kesbangpol Aceh akan berkoordinasi dengan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh terkait penyusunan Pergub sebagai aturan pelaksana Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
Kedua, Kesbangpol Aceh akan segera membentuk Tim Terpadu P4GN Aceh dan Forum Koordinasi P4GN sebagai wadah sinergi antarinstansi.
Ketiga, kedua pihak sepakat menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional P4GN (RAN P4GN) sekaligus memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) di Aceh.
Keempat, perhatian khusus akan diberikan terhadap arahan Presiden mengenai penguatan pemeriksaan tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai langkah deteksi dini penyalahgunaan narkotika.
Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani mengatakan, keberlanjutan program P4GN membutuhkan dukungan regulasi yang kuat serta keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Berbagai kegiatan P4GN di akar rumput membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar program pencegahan dapat berjalan secara berkesinambungan. Keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat hingga ke tingkat gampong menjadi kunci utama,” ujar Dedy.
Ia menegaskan, pemberantasan narkotika di Aceh membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, ulama, akademisi hingga masyarakat.
“Upaya pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, ulama, akademisi, hingga masyarakat gampong,” katanya.
Dedy berharap koordinasi antara BNNP Aceh dan Kesbangpol Aceh semakin solid sehingga berbagai agenda P4GN dapat segera diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.
Agenda tersebut meliputi percepatan penyusunan regulasi, pembentukan forum koordinasi dan Tim Terpadu P4GN, pelaksanaan RAN P4GN, penguatan ULT, serta upaya deteksi dini melalui pemeriksaan tes urine bagi ASN.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan P4GN secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.