Pemerintah Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Rapat dan Musyawarah Penertiban Pengosongan Tanah Kas Desa di Blok Ciwaru Untuk Memperbaiki Meningkatkan PAD Desa
Voltennews.com.| SOREANG,- Pemerintah Desa Pamekaran kecamatan Soreang kabupaten Bandung Rapat dan musyawarah tentang pelaksanaan penertiban pengosongan tanah kas ( Carik ) desa Pamekaran untuk memperbaiki meningkatkan PAD desa di blok Ciwaru kecamatan Soreang kabupaten Bandung. Dihadiri Camat Soreang Drs.H.Haris Taupik, Kepala desa Pemekaran Budi Rahmat, Kapolsek Soreang Kompol Ivan Taufik, Wadanramil Soreang Lettu Inf. Kuswandi, BPD desa Pemekaran Asep Ruchiat dan undangan lainnya. Soreang. Aula desa Pemekaran. Senin (07/01/2025).
Kepala desa Pemekaran Budi Rahmat mengatakan, Alhamdulillah hari ini sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan warga penghuni/ penyewa di blok Ciwaru ini, keputusan hasil rapat dan musyawarah ini pemerintah Desa Pamekaran memberikan tenggang waktu tambahan kepada para penghuni/penyewa selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 07 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025.
Lanjut Budi Rahmat , pemerintah desa Pemekaran memberikan konvensasi pembebasan pembayaran sewa lahan tanah kas desa selama 3 (tiga) bulan tersebut, dan lahan yang sudah tidak ditempati / disegel akan tetap dilaksanakan penertiban oleh pemerintah desa mulai tanggal 07 Januari 2025.
“Dan pada tanggal 31 Maret 2024 bila penghuni/penyewa tetap tidak membongkar tersebut akan berbenturan dengan hukum dengan berlaku pidana dan perdata , dan para penghuni/penyewa sudah sepakat untuk membongkar sendiri dan akan dibantu oleh polisi tersebut “, kata Budi Rahmat.
Lanjutnya Camat Soreang, Drs. H. Haris Taupik kami bersama kopermincam , berikut bersama pemerintah Desa dan warga blok Ciwaru antara desa sebagai penyewa lahan dan warga yang menyewakan di adakan musyawarah dengan rencana penertiban lahan yang dimana sewa menyewanya sudah habis pertanggal 31 Desember 2024 kemarin dan ada keberatan dari warga.
“Alhamdulillah hari ini dan dengan kita bertemu bermusyawarah antara para pihak desa dan warga penyewaan bertemu di mediasi oleh kami kopermincam ada solusi sehingga tadi keputusannya warga penyewaan diberi waktu 3 bulan sampai 31 Maret dan di bebaskan sewa selama 3 bulan dan telah di tuangkan dalam berita acara surat dan surat perjanjian”, imbuhnya.
“Dan hasilnya bisa di terima oleh semua pihak dan membahagiakan semua inilah barangkali hal-hal yang terus kita budayakan musyawarah mufakat sehingga setiap masalah , setiap persoalan bisa di selesaikan dengan baik barangkali itu mudah -mudahan apa yang menjadi harapan warga dan program pemerintah Desa bisa berjalan sebagaimana mestinya demikian”, pungkasnya.
(Sulaeman)