DPC PERADI Bale Bandung Kabupaten Bandung “Bincang Hukum”‘ Undang undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Voltennews.com.| SOREANG, – DPC PERADI Bale Bandung kabupaten Bandung ” Bincang Hukum” dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Tema ” Peranan PERADI Bale Bandung Bersama Instansi dan Organisasi Masyarakat Melawan Tindak Kekerasan Seksual di Wilayah kabupaten Bandung tahun 2024.” Dengan diikuti 200 perserta dari Instansi dan Organisasi Masyarakat kabupaten Bandung. Soreang Gedung Mohammad Toha. Rabu (23/10/2024).
Ketua DPC PERADI Bale Bandung kabupaten Bandung I Made Agus Rediyudana.S.H.,M.H., tentang UndangUndang-Undang no. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, meningkatkan peran lembaga layanan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan pelaksanaan UU TPKS, serta memperkuat koordinasi antar Pemberi Layanan dalam meningkatkan pelayanan kepada korban TPKS.
Made Rudiyudana mengatakan bahwa kegiatan tersebut “UU TPKS bukan semata-mata untuk dibaca dan digunakan dasar aturan saja. Namun yang tidak kalah penting masyarakat harus mengetahui dan dapat berkontribusi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, “tegasnya.
Menurut dia, sosialisasi semata tentunya tidaklah cukup, pendekatan melalui edukasi yang berkesinambungan tidak hanya kepada perempuan dan anak, Tetapi juga keluarga sebagai garda terdepan yang memfilter keluarga dari ancaman kekerasan seksual. Dan yang tidak kalah penting adalah advokasi kepada masyarakat agar mereka berani dan berdaya untuk menyuarakan kekerasan seksual yang dialami,” tegasnya.
Made Rudiyudana juga mengungkapkan bahwa lahirnya UU TPKS merupakan bentuk kehadiran Negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pemahaman masyarakat terkait UU TPKS diharapkan akan dapat membantu korban untuk berani melapor dan mendapatkan keadilan.
Kesadaran serta kepedulian dan masyarakat merupakan poin utama implementasi UU TPKS. Pelecehan dan kekerasan seksual membutuhkan perhatian yang khusus.
“Sosialisasi yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada kita semua untuk memahami UU TPKS, dan juga merupakan pemberian perlindungan kepada hak perempuan dan anak. Saya berharap pelibatan publik untuk dapat secara aktif berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan seksual di masyarakat,” pungkasnya.
(Sulaeman)