Jajaran Polda Jabar Tangkap 31 Orang Tersangka BBM dan LPG Subsidi.
Voltennews.com.
Bandung Mei 13 2026. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membongkar praktik kejahatan elpiji oplosan hingga penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah Jawa Barat sepanjang Januari hingga April 2026. Dari pengungkapan praktik elpiji oplosan hingga penyalahgunaan BBM subsidi, kerugian negara ditaksir mencapai Rp19 miliar.
Kasus-kasus itu terungkap di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi, Sukabumi, Bogor hingga Kabupaten Sumedang. Polisi menemukan modus penyuntikan tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram ke tabung non subsidi 12 kilogram serta modifikasi tangki kendaraan untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pengungkapan dilakukan bersama polres jajaran selama empat bulan terakhir. Dari total 17 kasus yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 31 tersangka.
Polda Jawa Barat bersama polres jajaran berhasil mengungkap praktik elpiji oplosan hingga modifikasi tangki BBM sejak Januari hingga April tahun 2026. Dari 17 kasus yang ditangani, kita mendapatkan 31 tersangka,” ujar Hendra di Mapolda Jabar, Rabu (13/5/2026).
Selain menangkap para pelaku, polisi turut menyita ribuan barang bukti yang digunakan dalam praktik ilegal. Total ada 3.206 tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram hingga 12 kilogram yang diamankan, termasuk 2.429 tabung subsidi ukuran 3 kilogram.
“Total gas elpiji yang disita berukuran 3 kilogram hingga 12 kilogram mencapai 3.206 tabung. Selain itu, kami juga menyita 10.800 liter solar dan 472 liter pertalite,” katanya.
Polisi juga menemukan berbagai alat yang digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku. Mulai dari alat suntik gas elpiji hingga pelat nomor kendaraan palsu untuk mendapatkan barcode Pertamina agar bisa membeli BBM subsidi berulang kali di SPBU.
“Kami mengamankan barang bukti berupa pelat nomor palsu untuk mendapatkan barcode Pertamina dan alat suntik elpiji. Motif pelaku tentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar,” ucap Hendra.
Dirkrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan praktik penyalahgunaan subsidi energi itu sengaja ditindak untuk mencegah kerugian negara semakin besar dan memastikan distribusi subsidi tepat sasaran kepada masyarakat.
Penindakan terhadap praktik elpiji oplosan hingga modifikasi tangki BBM dilakukan untuk meminimalisasi penyalahgunaan dan agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” kata Wirdhanto.
Menurut Wirdhanto, para pelaku menggunakan berbagai cara agar bisa memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar. Salah satu modus yang ditemukan yakni memodifikasi tangki kendaraan sehingga kapasitas penampungan BBM bertambah berkali-kali lipat.
Modus operandi para tersangka memodifikasi tangki BBM. Semua BBM bersubsidi dijual ke industri dengan selisih keuntungan yang besar,” ujar Wirdhanto.
Selain penyalahgunaan BBM subsidi, polisi juga membongkar praktik penyuntikan tabung elpiji 3 kilogram ke tabung ukuran 12 kilogram yang kemudian dijual kembali sebagai elpiji non subsidi untuk meraup keuntungan tinggi.
Wirdhanto menyebut pengungkapan kasus tersebut turut menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar. Namun, total kerugian negara akibat praktik ilegal itu diperkirakan sudah mencapai Rp19 miliar.
Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari Rp1 miliar, sedangkan kerugian negara mencapai Rp19 miliar,” kata Wirdhanto
Saat ini, sejumlah perkara masih dalam tahap penyidikan dan pengembangan. Sementara beberapa kasus lainnya telah memasuki tahap pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke pihak kejaksaan.
Polda Jabar menilai praktik oplosan elpiji dan penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat. Sebab, proses penyuntikan gas dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai dan berpotensi memicu kebakaran maupun ledakan.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi. Mereka terancam hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda hingga Rp60 miliar.( Hendra)