Voltennews.com | Kabupaten Bandung — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program di sektor penghijauan, energi bersih, pertanian, dan kebijakan daerah.

Komitmen itu juga ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dukungan Pemkab Bandung terhadap penerapan NEK tidak hanya ditunjukkan melalui partisipasi dalam forum tersebut, tetapi juga melalui sejumlah program konkret untuk menekan emisi gas rumah kaca dan memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penandatanganan deklarasi kebijakan “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam rangka Pengendalian Perubahan Iklim” oleh KDS pada April 2025, yang disebut mengacu pada Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2023.

Di sektor pengelolaan sampah, Pemkab Bandung mengembangkan berbagai inovasi pengolahan sampah serta menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Sarimukti.

Sementara itu, pada sektor transportasi, layanan bus pengumpan listrik atau feeder bus listrik Soreang–Kutawaringin dilaporkan telah beroperasi dan mampu menurunkan emisi pada koridor tersebut sekitar 18 persen. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga tengah menyiapkan delapan koridor Bus Rapid Transit (BRT).

Upaya pengurangan emisi turut dilakukan melalui program pemulihan lahan kritis di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari. Program yang dijalankan Pemkab Bandung bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memasuki tahap panen perdana pada September 2026.

Program tersebut diproyeksikan mampu menyerap karbon dioksida (CO₂) sebesar 308,28 ton per tahun.

Potensi energi panas bumi menjadi modal pengurangan emisi

Kabupaten Bandung juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan panas bumi. Salah satunya adalah Wilayah Kerja Panas Bumi Kamojang, yang dikenal sebagai lapangan panas bumi tertua di Indonesia dan telah beroperasi secara komersial sejak 1983.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang disebut memiliki kapasitas terpasang sebesar 235 megawatt (MW), dengan produksi listrik mencapai 1.326 gigawatt-jam (GWh). Pemanfaatan energi panas bumi tersebut juga dilaporkan mampu menekan emisi hingga 1,22 juta ton CO₂ per tahun dan memasok kebutuhan listrik bagi sekitar 260.000 keluarga.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bandung memiliki potensi panas bumi sekitar 2.711 MW yang tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Cibuni.

Potensi tersebut menjadi salah satu modal strategis daerah dalam mendukung transisi energi, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta memperkuat agenda pembangunan rendah karbon.

Pemerintah dorong manfaat ekonomi karbon dirasakan masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien Rahmawati, menyampaikan bahwa perubahan iklim telah berkembang menjadi isu pembangunan nasional yang berdampak langsung terhadap perekonomian, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rosa, kegiatan peningkatan kapasitas kepala daerah diharapkan dapat memperjelas kontribusi setiap daerah dalam upaya pengendalian perubahan iklim sekaligus menghasilkan komitmen tindak lanjut yang terukur.

“Output yang kami arahkan adalah terpetakannya ruang kontribusi masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta tersusunnya komitmen tindak lanjut pasca-workshop ini,” ujar Rosa.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah menginginkan manfaat ekonomi terbesar dari perdagangan karbon dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi unit karbon yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

“BUMD harus mulai mendata unit area atau kegiatan unit karbon mana yang bisa dipelihara dengan baik, kemudian dijadikan basis bagi pendapatan daerah,” ujar Jumhur.

Menurut Jumhur, skema pengelolaan karbon perlu melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah sejak tahap awal. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari penjualan karbon diharapkan dapat disalurkan secara lebih adil hingga ke tingkat masyarakat.

“Karena bisa jadi karena ada satu unit karbon, masyarakat tiba-tiba dapat duit. Tapi karena dia tidak terbiasa mengelola duit, duitnya habis percuma. Karena itu pemberdayaan masyarakat lokal penting,” katanya.

Jumhur juga menyoroti potensi pengurangan emisi dari pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Sistem tersebut dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Menurutnya, gas metana yang berhasil ditangkap berpotensi dimanfaatkan dan diperjualbelikan, sementara pengurangan emisinya juga dapat memberikan nilai ekonomi. Ia menyebut Pertamina melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) telah membuka peluang untuk membeli gas metana yang berhasil ditangkap.

Bimtek diikuti ratusan peserta dari Sumatera dan Jawa

Bimtek yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Mereka terdiri atas satu gubernur, satu wakil gubernur, serta 56 bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera dan Jawa.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pimpinan daerah mengenai perubahan iklim, target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission, serta tata kelola Nilai Ekonomi Karbon, termasuk sistem registrasi melalui SRN dan SRUK.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap setiap daerah dapat mengidentifikasi potensi pengurangan emisi, memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon, serta mengembangkan skema ekonomi karbon yang memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bandung, penguatan program penghijauan, pengelolaan sampah, transportasi rendah emisi, dan pengembangan energi panas bumi menjadi bagian penting dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim.

(Sulaeman)