Kang DS Ajak Para Stakeholder Jaga Kekompakan dan Kebersamaan Kawal Program Strategis Nasional Presiden
Voltennews.com.| KAB. BANDUNG , – Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung sampaikan paparan atas dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto pada pelaksanaan “Konsolidasi Daerah Sebagai Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Program Pemerintah” di Gedung Budaya Soreang, Selasa (05/08/2025).
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparan program strategis nasional itu dihadapan Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, perwakilan Lanud Sulaiman, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah, para kepala OPD dan Kepala Desa dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung lainnya yang turut hadir, melalui zoom meeting.
Bupati turut menyampaikan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Program strategis MBG(Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ia mengajak semua pihak yang ada di Kabupaten Bandung untuk mensukseskan program Presiden tersebut.
“Program strategis nasional Pak Presiden itu di antaranya Makan Bergizi Gratis. Secara nasional Pak Presiden akan menyiapkan sekitar 30 ribu dapur atau SPPG. Total anggaran kurang lebih Rp276 triliun. Di Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 361 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,2 juta siswa yang merupakan siswa PAUD, TK, SD dan SMP, santri pesantren, ibu hamil, dan ibu menyusui,” katanya dalam paparannya.
Atas dasar Program MBG adanya Inpres No.9 tahun 2025, Kang DS menginstruksikan kepada Sekda dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk menganggarkan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menggunakan APBD Kabupaten Bandung.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk, dan SPPG sudah ada. Cuma yang aktif baru 35 titik dan yang verifikasi baru 200 titik, berarti baru 235 SPP, sementara jumlah yang harus ada di Kabupaten Bandung 361 SPPG. Berarti kurang lebih sekitar 130 SPPG lagi. Saya berharap bagaimana 361 titik ini terpenuhi,” jelasnya.
Bupati Kang DS mengungkapkan bahwa pihak sudah menyiapkan kantor bersama di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung untuk percepatan program MBG tersebut.
“Kantor bersama itu untuk dijadikan pusat komunikasi, karena komunikasi itu penting. Terkait program MBG ini TNI dan Polri sudah bergerak, maka kita Pemerintah Daerah dan kepala OPD untuk mendorong,” ujarnya.
Selain program MBG, juga ada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pengelolaan koperasi itu bisa melibatkan para petani atau kelompok tani di desa masing-masing.
“Petani tersebut secara otomatis menjadi anggota koperasi. Baik petani padi, jagung dan semua petani lainnya. Koperasi Merah Putih wajib mengakomodir semua petani yang ada di masing-masing desa di Kabupaten Bandung untuk menjadi anggota koperasi,” katanya.
Bupati menegaskan yang biasanya anggota koperasi pinjam ke tengkulak, nantinya beralih ke koperasi untuk biaya mengolah lahan pertanian. Untuk Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus membuat rencana.
“Koperasi harus menyiapkan modal usaha untuk para petani. Kepala desa dan lurah harus memantau keberlangsungan koperasi. Perangkat desa, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, Ketua RT dan RW bisa jadi anggota koperasi. Diusahakan modal koperasi tidak pinjam ke bank, siapa tahu pengusaha lokal bisa menyimpan simpanan wajib dan sukarela. Insya Allah uang sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar bisa terkumpul di masing-masing koperasi,” tutur Bupati Bedas.
Ia menegaskan ada hubungannya antara Koperasi Merah Putih dengan MBG, dengan serapan anggaran melalui program MBG itu mencapai Rp 4,3 triliun di Kabupaten Bandung dengan sasaran penerima manfaat 1,23 juta jiwa.
“Saya berharap dari 361 SPPG ini diprioritaskan untuk membeli bahan produksinya dari koperasi. Saya yakin di setiap desa dan kelurahan ada perbedaan bahan produksi atau bahan komoditas. Pangalengan dan Kertasari misalnya mayoritas penghasil sayuran, Ciparay penghasil beras dan masing-masing desa dan kelurahan ada perbedaan bahan produksi,” tuturnya.
“Presiden berkeinginan pada tahun 2026 bisa menuntaskan penanganan miskin ekstrem. Penanganan kemiskinan ekstrem harus diprioritaskan. Kemudian penanganan stunting bisa diselesaikan,” katanya.
Menurutnya, untuk penanganan stunting di Kabupaten Bandung itu, dengan konsep penanganan 1000 hari untuk di masing-masing desa yang diketahui masih ada anak-anak stunting. Penanganan stunting itu dari mulai hamil sampai lahir usia dua tahun.
“Kita harus mengawal angka stunting di Kabupaten Bandung. Tidak ada stunting di masa mendatang, untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
“Jaga kebersamaan dan kekompakan. Siap untuk bersama-sama mengawal program Pak Presiden, Pak Gubernur dan visi misi program Pemerintah Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 ,” harapnya.***
(Sulaeman)