Komisi B Usulkan Pansus PT. BDS Dinilai Sakit, Kalau Sudah Stadium 4 Harus Segera Diambil Alih

Voltennews.com.| Kab.Bandung, –Sekertaris Komisi B DPRD Kabupaten Bandung H Dadang Suryana S.Ip, menerima audiensi karyawan dan eks karyawan PT BDS, di ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Bandung.

H Dadang Suryana S.Ip, mengungkapkan, keberadaan PT BDS saat ini menjadi sorotan karena banyak persoalan, dan Komisi B telah menerima pengaduan, seperti kaitan dengan vendor vendor atau supplier yang sampai saat ini kelihatannya belum selesai.

“Maka dari itu saya menyarankan agar permasalahan ini segera diselesaikan agar kebaikan pemerintah ini tidak tercemar oleh hanya setitik air yang jelek,” kata H Dadang Suryana usai audiensi dengan perwakilan karyawan dan eks karyawan PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (24/07/2025).

Dalam audiensi itu sejumlah karyawan dan eks karyawan BDS menyampaikan keluhan, karena sejak Januari 2025 gaji mereka belum dibayarkan manajemen BDS.

Kaitan itu, Komisi B sendiri akan segera mengambil langkah untuk mengusulkan agar dilakukan audit pada perusahaan milik BUMD Pemkab Bandung ini.

“Sejauh mana BDS itu kondisinya selama ini? Apa penyakitnya sudah stadium satu, stadium dua, stadium tiga atau sudah stadium empat? Kalau sudah stadium empat mau tidak mau manajemen harus diganti diambil alih oleh pemerintah daerah agar bisa segera disehatkan. Kalau dibiarkan begini saya khawatir ini ada keterkaitan yang tidak bisa lepas dari Pemerintah daerah,” kata anggota DPRD dari Fraksi PKS ini.

Selain itu, tutur Dadang, dari hasil audiensi dengan karyawan dan eks karyawan BDS ini, Komisi B akan melaporkan kepada pimpinan DPRD.

“Kedua, karena pada hari ini BDS tidak hadir, kami akan mengusulkan untuk menghadirkan BDS di hadapan kami Komisi B agar permasalahannya lebih jelas,” pakar Dadang.

Kalau sudah dilaksanakan pertemuan dengan pihak BDS, tutur Dadang, ada beberapa opsi solusi yang mungkin bisa diusulkan Komisi B.

“Usulannya nanti entah pembentukan pansus atau kalau tidak menyalahi aturan perundangan kaitan BDS ini untuk membentuk forum kebersamaan antara pengawas, baik eksternal maupun internal, semua bersatu dalam upaya mengawasi BDS. Karena diakui atau idak diakui BDS ini kalau menurut saya sudah sakit, tapi stadiumnya stadium berapa?,” ucap Dadang.

Jadi, menurut Dadang, Komisi B menghendaki, agar permasalahan ini terang benderang, sangat memungkinkan untuk dibentuk pansus.

Karena itu, ucap Dadang, permasalahan ini harus segera dicarikan jalan keluarnya, minimal yang menjadi hak hak pegawai yang memang dilindungi perundang-undangan atau peraturan pemerintah harus segera direalisasikan.

Ia berharap, dengan munculnya persoalan ini Pemkab Bandung harus segera mengambil tindakan atau langkah-langkah preventif agar permasalahan BDS ini bisa segera terselesaikan. Karena mau tidak mau persoalan berkaitan BDS ini pasti akan dikait-kaitkan dengan pemerintah daerah yang memiliki saham terbesar.

“Karena perusahaan milik daerah ini sebaik apa pun pemerintah daerah kalau BDS tidak bisa diselesaikan ibarat sayuran kalau terkena tai lalat jadi tercemar semuanya. Karena itu kami berharap pemerintah daerah karena notabene lingkupnya ada di pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif atau Bupati bisa mengambil langkah terbaik menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya di BDS., karena ini akan membawa nama baik Pemkab juga,” tuturnya.***

(Sulaeman)