Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung: Strategi Penguatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Voltennews.com.KAB. BANDUNG, – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melaksanakan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan tema “Strategi Penguatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung itu dengan menggulirkan 10 poin yang menjadi bidang garapan dinas tersebut. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Jumat (09/05/2025).
Bupati Bandung Dadang Supriatna beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, serta para pihak lainnya hadir langsung pada launching 10 poin yang menjadi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung tersebut.
Pertama, launching Peraturan Daerah No 2 tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, launching Instruksi Bupati Bandung No 5 tahun 2025 tentang Gerakan Pengurangan dan atau Pembatasan Pengurangan Kemasan/Wadah/Kantong Sekali Pakai di Kabupaten Bandung.
Ketiga, launching Bedas Quick Response. Keempat, launching Best Practice Capaian Kinerja Program Unggulan Strategis Kampung Bedas. Kelima, launching Program Pengelolaan Limbah dan Sumber Kegiataan UKM Tahu menjadi Sumber Energi (IPAL Tahu).
Keenam, launching Program Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ketujuh, launching Pengukuhan 62 Orang Kader Edukasi Pengendalian Perubahan Iklim dan Konservasi Bedas.
Delapan, launching Penyerahan Penghargaan Proper Emas dan Properkab. Sembilan, launching Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkab Bandung dan PT. Perusahaan Industri Ceres. Kesepuluh, launching Penandatanganan Nota Kesepahaman Dinas Lingkungan Hidup dengan Perhutani Adm Bandung Selatan.
Pelaksanaan launching itu dalam upaya membangun lingkungan hidup dan membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Saya ingin kembali menggugah kesadaran kolektif kita semua, ketika kita berbicara tentang lingkungan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang peradaban, masa depan, dan perilaku manusia,” tutur Bupati Bandung.
“Perlu kita akui dengan jujur, saat ini kondisi lingkungan hidup sedang menghadapi banyak tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Namun demikian, sebagai manusia, kita tidak hanya berpotensi menjadi sumber masalah, tetapi juga sumber solusi. Di tangan kita, masa depan bumi ini bisa kita jaga dan kita perbaiki, asal ada kemauan, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk bertindak nyata,” tuturnya.
Bupati Dadang mengatakan dalam tiga tahun terkahir, kerja keras dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan, dari angka 54,78 pada tahun 2021 menjadi 59,87 pada tahun 2024. Komponen kualitas air yang sebelumnya berada di angka 32 pada tahun 2021 telah meningkat menjadi 42,67 pada tahun 2024,” kata Dadang.
Menurutnya, kualitas udara pun turut membaik, dari 78,9 menjadi 81,3 poin. Indeks kualitas lahan, lanjutnya, meskipun meningkat secara perlahan, tetap menunjukkan arah yang positif, dari 49,35 ke 49,77 pada kurun waktu yang sama.
“Capaian ini tentu patut kita syukuri, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai,” ucap Bupati Bedas.
Mulai tahun 2025, disebutkan, Pemerintah Pusat mengambil alih penetapan target IKLH, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung harus bekerja lebih keras, lebih sistematis, dan lebih inovatif agar tetap mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan nasional.
Sebagai bentuk keseriusannya dalam menjawab tantangan tersebut, pada momentum 100 hari kerja Bupati, Pemerintah Kabupaten Bandung mengangkat tema “Strategi Penguatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
“Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan arah strategis yang mencakup penyusunan kebijakan daerah, penguatan gerakan aksi lingkungan di tingkat individu, serta peningkatan sistem pengaduan dan pelaporan pencemaran secara lebih responsif,” tuturnya.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengatakan bahwa praktik-praktik baik yang telah terbukti efektif di sejumlah wilayah akan direplikasi dan dikembangkan, disertai dengan edukasi yang terus-menerus dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. ***
(Sulaeman)
