Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Fasilitasi Audiensi Terkait Aset Tanah Desa di Kecamatan Cimenyan
Voltennews.com.| KAB.BANDUNG, – Komisi A DPRD Kabupaten Bandung , menerima audiensi dari perwakilan kepala desa di kecamatan Cimenyan terkait permasalahan aset tanah desa yang hingga kini belum memiliki legalitas yang jelas. Pertemuan Komisi A diwakili para anggota DPRD kabupaten Bandung. Imam Soetanto dari fraksi Nasdem yang turut memberikan tanggapannya mengenai persoalan tersebut. Ruang Rapat Komisi A kabupaten Bandung.Rabu (30/04/2025).
Imam Soetanto mengatakan, audiensi tersebut digagas atas usulan para Kepala Desa, yang merasa perlu mendapatkan kejelasan mengenai status kepemilikan tanah desa berdasarkan surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang dikeluarkan sekitar tahun 1991. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, namun hingga kini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Permasalahannya, tanah tersebut berada di satu desa tetapi peruntukannya untuk empat desa, bahkan ada yang berada di luar wilayah administratif Kecamatan Cimenyan, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat,ujar Imam Soetanto.
Menurut Imam, kondisi fisik tanah juga menjadi kendala, karena sebagian lahan berada di wilayah tebing atau lahan tidak produktif, sehingga sulit dimanfaatkan untuk pertanian maupun pembangunan fasilitas umum.
Para Kepala Desa mengusulkan agar tanah tersebut diproses legalitasnya secara resmi agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemakaman atau fasilitas umum lainnya. Usulan tersebut mencakup kemungkinan tukar guling, rislah, atau penjualan aset agar tanah tersebut berada di wilayah masing-masing desa, imbuhnya.
Yang dibutuhkan pertama adalah legalitas yang lebih jelas. Surat tahun 1991 itu hanya berupa laporan, belum mengikat secara hukum. Harapan kami dari Komisi A, ke depan status kepemilikan aset ini bisa diperjelas melalui SK Bupati atau bentuk hukum lainnya, tambah Imam.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD hanya bertindak sebagai fasilitator. Proses lebih lanjut akan melibatkan komunikasi antara para Kepala Desa dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Aset, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).***
(Sulaeman)

