Legislator Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung H.Dadang Suryana. S.Ip. Reses Masa Sidang II Tahun 2025
Voltennews.com.| KAB.BANDUNG, – Legislator Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung H. Dadang Suryana. S.Ip.,Reses Masa Sidang II tahun 2025. Dihadiri , Relawan PKS dan HDS Center dan tokoh masyarakat Rahayu dan undangan lainnya.
Reses yang ke II tahun 2025 ini merupakan tugas dan kerjasama, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS H.Dadang Suryana menjelaskan mitra/stakeholder Komisi B serta memaparkan program-program pengembangan yang ada di mitra kerjanya.
Reses ini dihadiri puluhan orang dari unsur pengurus Partai PKS serta simpatisan Relawan PKS , HDS Center dan tokoh masyarakat yang berasal dari desa Rahayu
“Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu dengan Relawan PKS dan HDS Center, dan tokoh masyarakat desa Rahayu selain bersilaturahmi juga menampung aspirasi mereka,” kata H. Dadang Suryana, Gor. Desa Rahayu. Rabu (12/03/2025).
H. Dadang Suryana menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Relawan PKS dan masyarakat dapil 2 Kecamatan Margaasih, Margahayu, Katapang dan Dayeuhkolot.
Dijelaskannya, bahwa pelaksanaan reses ini bertujuan dalam rangka menampung dan menyerap penyampaian aspirasi masyarakat serta sebagai sarana menyampaikan informasi terkait kebijakan yang telah dibuat baik eksekutif maupun legislatif.
“Proses melalui reses ini penting guna memastikan suara warga masyarakat didengar dan diperhatikan dalam
pembuatan keputusan baik dari eksekutif maupun legislatif nantinya,” ujarnya .
Selain itu, Legislator komisi B ini mengatakan seperti misalnya di mitranya Dinas Pertanian ada program pemberdayaan bagi petani, pengembangan agribisnis,
pengelolaan sumber daya alam dan teknologi pertanian bagi masyarakat.
“Komisi B bisa menjadi mitra yang bisa dimanfaatkan masyarakat petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas hasil pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani,” tutur H.Dadang Suryana .
Hal lain lagi, sambungnya, seperti di DInas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ada program pemberdayaan koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan UKM, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dan pelayanan izin usaha simpan pinjam.
“Masyarakatpun bisa mengusulkan aspirasi yang berhubungan dengan program-program tersebut guna meningkatkan derajat ekonomi dan kesejahteraannya,” pungkas H. Dadang Suryana***.
(Sulaeman)